Home / Peraturan Perpajakan

Sabtu, 7 Agustus 2021 - 10:29 WIB

Kewajiban Pajak Perusahaan Tambang Batubara

Kewajiban Pajak Perusahaan Tambang Mineral dan Batubara

Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Dalam pengelolaannya, negara memiliki peranan menetapkan aturan perpajakan pertambangan sebagai salah satu nilai tambah pembangunan ekonomi nasional. Pengusaha tambang mineral dan batubara wajib memahami kewajiban pajak perusahaan tambang di Indonesia.

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara bergerak di bidang tambang selain panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah sebagai nilai tambah dalam mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Dibawah ini akan diuraikan apa saja pajak perusahaan tambang yang dikenakan kepada Wajib Pajak pengusaha tambang.

Saat akan memulai usaha pertambangan mineral dan batubara, Anda wajib mengenal kewajiban pajak perusahaan tambang batubara berikut ini:

  • Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21: dikenakan untuk gaji karyawan adapun cara perhitungannya dapat di pelajari di sini.
  • Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 untuk jasa penunjang dalam kegiatan batubara. Contoh: Analyst Sampling, Draught Survei, PBM &Trucking, jasa kelola, dan sebagainya dikenakan 2% dari tagihan sebelum ppn 10%.
  • PPh Pasal 22 atas penjulan batubara sebesar 1,5% dari nilai penjualan.
  • PPh Pasal 4 Ayat 2 atas jasa konstruksi dan untuk sewa lahan atau tanah ada cara perhitungan dan penetuan tarifnya bisa di pelajari di link ini.
  • PPh Pasal 15 untuk jasa pengangkutan lewat perairan dengan tarif pajak sebesar 1,2% dari tagihan sebelum ppn 10%.
  • Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan hanya bila batubara diolah menjadi briket dan penjualan domestik atau penjualan dalam negeri adapun perhitungannya tentang PPN dapat di pelajari di link ini.
  • Pajak Badan/Tahuan PPh Pasal 25/29 cara perhitungan dan penetuan tarifnya bisa di pelajari di link ini
  • Pajak Bumi dan Bangunan (PPB): Objek pajak meliputi areal penambangan. Subjek pajaknya adalah orang atau badan yang secara nyata memiliki hak atas bumi, memperoleh manfaat dan/atau menguasai manfaat atas bumi dan bangunan.
Baca Juga :  Konsultan Pajak Bengkulu

Baca Juga Informasi penting dibawah ini :

Share :

Baca Juga

PMK 215 TAHUN 2018

Peraturan Perpajakan

PMK NO 215/PMK.03/2018
PP 46 Tahun 2013

Peraturan Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015.

Peraturan Perpajakan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-32/PJ/2012
PMK NO 32_PMK.010_2019

Peraturan Perpajakan

PMK NOMOR 32/PMK. 010/2019
PMK NO 110/PMK 03/2020

Peraturan Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03/2020
PP 30 Tahun 2020

Peraturan Perpajakan

PP Nomor 30 Tahun 2020
PP 46 Tahun 2013

Peraturan Perpajakan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
Kewajiban Perpajakan, Cara Pengisian eSPT Tahunan. Tarif Pajak Indonesia, PPh 23, PPh 22, PPh 21, PPh 4 ayat 2, PPh 26

Peraturan Perpajakan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 01/PJ.BT5/1985
%d blogger menyukai ini: