Home / PPH

Senin, 27 September 2021 - 06:27 WIB

Kode Objek Pajak PPh 25/29

Berikut ini adalah Kode Objek Pajak PPh 25/29 dalam melakukan setoran atau pembayaran pajak terhutang

KODE AKUN PAJAK 411125 UNTUK JENIS PAJAK PPH PASAL 25/29 ORANG PRIBADI

100=Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi,untuk pembayaran Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi yang terutang.

101=Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi Pengusaha Tertentu,untuk pembayaran Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang terutang.

199=Pembayaran Pendahuluan skp PPh Orang Pribadi,untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Orang Pribadi.

200=Tahunan PPh Orang Pribadi,untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.

300=STP PPh Orang Pribadi,untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Orang Pribadi.

310=SKPKB PPh Orang Pribadi,untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Orang Pribadi.

320=SKPKBT PPh Orang Pribadi,untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Orang Pribadi.

390=Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali,untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

500=PPh Orang Pribadi atas pengungkapan ketidakbenaran,untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Orang Pribadi atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.

501=PPh Orang Pribadi atas penghentian penyidikan tindak pidana,untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Orang Pribadi atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

Baca Juga :  PPh Pasal 21 Bendahara Pemerintah

510=Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Orang Pribadi,untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.

511=Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan,untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP

Baca Juga :

  1. Cara Mengecilkan Pajak Orang Pribadi
  2. Solusi salah Setor PPh Pasal 21

 

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

100=Masa PPh Pasal 25 Badan,untuk pembayaran Masa PPh Pasal 25 Badan yang terutang.

199=Pembayaran Pendahuluan skp PPh Badan,untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Badan.

200=Tahunan PPh Badan,untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.

300=STP PPh Badan,untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Badan.

310=SKPKB PPh Badan,untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Badan.

320=SKPKBT PPh Badan,untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Badan.

390=Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali,untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

500=PPh Badan atas pengungkapan ketidakbenaran,untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Badan atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.

Baca Juga :  Pajak Toko Bagi Orang Pribadi

501=PPh Badan atas penghentian penyidikan tindak pidana,untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Badan atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

510=Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Badan,untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.

511=Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan,untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

Baca Juga :

  1. Solusi Bebas Pajak Dividen
  2. Tarif PPh Badan 2021
  3. Contoh Perhitungan PPh Badan Terbaru

 

Sekeian Informasi Kode Objek Pajak PPh 25/29 dalam melakukan suatu pembayaran atau penyetoran pajak, semoga bermanfaat.

Agar tidak ketinggalan informasi Pajak dari penulis silahkan langsung download Aplikasi pajak khusus untuk smartphone android di link ini : Belajar Pajak.Apk,

Atau rekan-rekan bisa berlanggan melaui email yang telah penulis sediakan di branda website ini.

Rekan-rekan juga bisa tekan tombol like halaman facebook mantrie.com agar informasi terbaru tentang perpajakan dari penulis bisa muncul di branda facebook rekan-rekan.

Share :

Baca Juga

Pajak Penghasilan Pasal 21

PPH

Pajak Pasal 21 (Panduan Lengkap PPh 21)
PPh 4 Ayat 2

PPH

PPh Pasal 26 Sesuai Ketentuan & Aturan yang Berlaku
PPh Pasal 21 Karyawan

PPH

PPh Pasal 21 Karyawan
PPh Pasal 26 Bendahara

PPH

PPh Pasal 26 Bendahara Pemerintah Sesuai Ketentuan
Kode Objek Pajak PPh Final

PPH

Kode Objek Pajak PPh Final
Kewajiban Pajak UMKM

PPH

Kewajiban Pajak UMKM Berdasarkan UU No. 20 tahun 2008
Kewajiban Perpajakan, Cara Pengisian eSPT Tahunan. Tarif Pajak Indonesia, PPh 23, PPh 22, PPh 21, PPh 4 ayat 2, PPh 26

PPH

Elemen Dalam Potongan Pajak Penghasilan Pasal 21
Contoh Perhitungan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

PPH

Contoh Perhitungan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2020
%d blogger menyukai ini: