Home / PPH

Kamis, 12 Agustus 2021 - 21:02 WIB

PPh Pasal 26 Sesuai Ketentuan & Aturan yang Berlaku

Tata Cara Pemotongan PPh 4 Ayat 2

Tata Cara Pemotongan PPh 4 Ayat 2

Berikut ini adalah panduan lengkap tata cara pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 26), sesuai ketentuan yang berlaku, silahkan baca dengan teliti, agar tidak kelewatan pemahamannya.

Dalam Hal Anda memberikan penghasilan kepada Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN), yang harus Anda lakukan adalah:

  1. Tentukan dahulu apakah benar lawan transaksi Anda adalah SPLN.
  2. Jika merupakan SPLN, tentukan dahulu apakah SPLN tersebut berhak dipotong PPh Pasal 26 dengan menggunakan tarif berdasarkan tax treaty.
  3. Tax Treaty bisa digunakan dalam hal SPLN mempunyai form DGT (Certificate Of Domicile Of Non Resident For Indonesia Withholding Tax) atau Surat Keterangan Domisili (SKD) sesuai PER-25/PJ/2018
  4. Input informasi yang ada di form DGT dengan login ke laman pajak.go.id menu e-SKD untuk mendapatkan tanda terima SKD WPLN (Wajib Pajak Luar Negeri).
  5. Berikan tanda terima SKD WPLN kepada SPLN.
  6. Melakukan pemotongan PPh Pasal 26 dengan menggunakan tarif tax treaty jika memenuhi PER-25/PJ/2018 dan membuat bukti potong PPh Pasal 26 melalui aplikasi e-bupot PPh pasal 23/26
  7. Jika tidak memenuhi syarat untuk menggunakan ketentuan pada tax treaty, maka tarif PPh 26 nya adalah 20%.
  8. melakukan penyetoran PPh dengan terlebih dahulu membuat kode billing. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya di kantor pos/bank persepsi.
  9. Melakukan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) secara elektronik melalui laman pajak.go.id menu e-bupot atau melalui application service provider (ASP) paling lama tanggal 20 bulan berikutnya dengan melampirkan tanda terima SKD WPLN walaupun tidak terdapat pemotongan PPh berdasarkan ketentuan tax treaty.
  10. Mulai 1 Agustus 2020, yang melakukan transaksi terkait PPh Pasal 23/26 dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama seluruh Indonesia wajib membuat bukti pemotongan dan penyampaian SPT Masa PPh 23/26 secara elektronik melalui e-Bupot.
Penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Ngeri  di kenakan tarif sebesar 20% dengan rincian sebagain berikut:
NOUraian Objek PajakTarif Pajak
1.Bunga termasuk Premium,Diskonto dan Imbalan jaminan pengembalian hutang;20,00%
2.Royalty;20,00%
3.Sewa;20,00%
4.Penghasilan penggunaan harta20,00%
5.Imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan;20,00%
6.Hadiah & penghargaan;20,00%
7.Pensiun & pembayaran berkala lainnya;20,00%
8.premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/ atau20,00%
9.keuntungan 20,00%
10.keuntungan karena pembebasan utang20,00%

Baca Juga : Pajak Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu

 

Penyetoran Berdasarkan UU PPh Pasal 26 ayat (1) menggunakan SSP dengan kode KAP: 411127 dan Kode Jenis Setoran Sebagai Berikut :
Baca Juga :  e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 terbaru
NOUraian Objek PajakKJS
1Deviden                                101
2Bunga                                102
3Royalti                              103
4Jasa                              104
5Selain Deviden, Bunga, Royalti, Jasa                               100

Baca Juga : BATAS WAKTU PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK

Penjualan atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, yang diperoleh WP Luar Negeri Berdsarkan UU PPh Pasal 26 ayat (2) , dengan rincian di bawah ini :
1Berupa perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal pesiar, dan/atau pesawat terbang ringan berdasarkan PMK 82/PMK.03/2009 berlaku sejak 22 April 200920% x 25% x harga jual = 5% x harga jual
2Saham yang diperjualbelikan adalah saham dari PT di Dalam Negeri dan tidak berstatus sebagai emiten atau perusahaan publik. (Pasal 1 KMK 434/KMK.04/1999)20% x 25% x harga jual = 5% x harga jual
Penyetoran menggunakan SSP dengan: KAP: 411127 & KJS: 100

Baca Juga : Tarif Pajak Indonesia Sesuai Ketentuan yang Berlaku

Didalam PMK 258/PMK.03/2008 disebutkan bahwa penjualan/pengalihan saham perusahaan antara (special purpose company atau conduit company), yang didirikan di Tax Haven Country  dan mempunyai hubungan istimewa dengan WPDN Indonesia atau BUT di Indonesia, dapat ditetapkan sebagai penjualan/ pengalihan saham WP Badan Dalam Negeri
1. Jika Pembeli WPLN, maka pemotong pajaknya adalah Perseroan (PT Dalam Negeri) yang sahamnya diperjualbelikan.
2. Jika Pembeli WPDN yang ditunjuk sebagai pemotong, maka pemotong pajaknya adalah WPDN sebagai pembeli. Dan Perseroan hanya mencatat akta pemindahan hak atas saham yang dijual apabila dibuktikan oleh WPLN bahwa PPh Pasal 26 yang terutang telah dibayar lunas dengan bukti pemotongan PPh Pasal 26 dengan menunjukkan aslinya.

Pemotong Wajib :

1Memberikan bukti potong PPh Pasal 26;
2Menyetorkan PPh Pasal 26 yang terutang dengan menggunakan nama WPLN yang menjual harta paling lama tgl 10 bulan berikutnya setelah bulan transaksi;
3Melaporkan PPh Pasal 26 yang dipotong paling lama tgl 20 bulan berikutnya.
Penyetoran menggunakan SSP dengan: KAP: 411127 & KJS: 100

Premi Asuransi dan Premi Reasuransi yang dibayar kepada perusahaan asuransi di LN

NOUraian Objek PajakTarif Pajak
1.50% dari Premi yang dibayarkan oleh pihak yang tertanggung kepada perusahaan asuransi LN. (Pemotong pajak adalah tertanggung)20% x 50%= 10%
2.10% dari Premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi di Indonesia kepada perusahaan asuransi LN. (Pemotong Pajak adalah perusahaan asuransi di Indonesia)20% x 10%= 2%
3.5% dari Premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi di Indonesia kepada perusahaan asuransi di LN (Pemotong pajak adalah perusahaan reasuransi di Indonesia).20% x 5%= 1%
Penyetoran menggunakan SSP dengan KAP: 411127 & Kode Jenis Setoran 100

NOUraian Objek PajakTarif Pajak
1.   BUT (Bentuk Usaha Tetap)/ Permanent Establishment Atas Laba BUT sebelum pajak20% x laba setelah pajak
Penyetoran PPh Pasal 26 atas Laba BUT setelah pajak, menggunakan SSP dengan KAP: 411127 & KJS: 105

Dikecualikan dari pengenaan PPh Pasal 26 ayat (4) jika penghasilan BUT ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat:

1. Penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri;
2.Perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia tsb harus  aktif melakukan kegiatan usaha sesuai dengan akte pendiriannya, paling lama 1 tahun sejak didirikan;
3.Penanaman kembali dilakukan dalam tahun ajak berjalan atau paling lama tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima/ diperolehnya penghasilan tsb; dan
4.Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tsb paling singkat dalam jangka waktu 2 tahun sesudah perusahaan baru tsb telah berproduksi komersial.

Agar tidak ketinggalan informasi Perpajakan bisa folow :

 
 

Share :

Baca Juga

PTKP TERBARU

PPH

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Kewajiban Perpajakan, Cara Pengisian eSPT Tahunan. Tarif Pajak Indonesia, PPh 23, PPh 22, PPh 21, PPh 4 ayat 2, PPh 26

PPH

Mekanisme Pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan
Kewajiban Perpajakan, Cara Pengisian eSPT Tahunan. Tarif Pajak Indonesia, PPh 23, PPh 22, PPh 21, PPh 4 ayat 2, PPh 26

PPH

Contoh Perhitungan PPh 23 Sesuai Ketentuan yang Berlaku
PPh Pasal 21 Bendahara Pemerintah

PPH

PPh 21 Kenaikan Gaji & Cara Perhitungannya

PPH

Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Badan
PPh Pasal 25 Pribadi

PPH

PPh Pasal 25 Pribadi
Pajak Penghasilan Orang Pribadi

PPH

Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam Menjalankan usaha
Kode Pajak PPh 23

PPH

Kode Objek Pajak PPh 23
%d blogger menyukai ini: