Home / Study Kasus Pajak

Minggu, 12 September 2021 - 21:32 WIB

PPh Fee Marketing

Study Kasus Pajak : PPh Fee Marketing

Selamat malam rekan-rekan, kali ini penulis mendapatkan email dari salah satu wajib pajak.

Wajib pajak tesbut, memperoleh penghasilan atas komisi di dalam mencarikan suatu buyer untuk penjualan batubara suatu perusahan.

Rekan-rekan bisa lihat pertanyaan wajib pajak di bawah ini

Pertanyaan Wajib Pajak

Selamat soreh master..

Ana mao bertanya nich, kalo tidak sibuk tolong di jawab ya boos?

Ana  karyawan swasta, bekisaran gaji bersih setahun sebelum potong pajak Rp 170.000.000

Kebetulan tahun ini, ana carikan buyer perusahaan batubara,

Ana di kasih fee dari perusahaan tersebut Rp.570.000.000, dan di potong pajak 2% oleh perusahaan yang bersangkutan.

Kira-kira masih ada tidak, kekurangan pajak yang perlu ana setorkan?

Kalau masih ada, berapa pajak yang ana harus tanggung?

Mohon di jawab ya boss,,

Thank’s

Atas pertanyaan wajib pajak di atas, penulis menjadikan pertanyaan tersebut sebagai topik artikel study kasus pajak “ PPh Fee Marketing

Sebelum penulis menjawab pertanyaan wajib pajak tersebut, penulis akan memaparkan sedikit teori-teori dan aturan perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal ini di lakukan penulis, supaya rekan-rekan wajib pajak bisa lebih mudah dalam memahami study kasus yang sama, seperti pertanyaan wajib pajak di atas.

Pengertian Fee Marketing

Fee Marketing adalah imbalan atau komisi yang di berikan dari sesorang, dimana orang tersebut mendapatkan layanan jasa pemasaran dari penerima imbalan. Kalau dalam bisnis boleh kita sebut sebagai jasa pelayanan pemasaran konsumen.

Biasanya di dalam suatu perusahaan yang menawarkan barang atau jasa, selalu memberikan imbalkan kepada sesorang yang bisa membantu dalam menemukan konsumen, agar barang dan jasanya terjual.

Pengertian Marketing Menurut Ahli

Pengertian Marketing ini di kutip dari https://www.hestanto.web.id

Menurut H.T Gitosudarmo”Pemasaran merupakan proses agar pengusaha dapat memenuhi, mempengaruhi konsumen agar mereka tertarik, senang dan kemudian membeli dan akhirnya puas dengan produk yang di belinya”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Pemasaran yakni merupakan proses, cara, kegiatan dalam memasarkan barang dagangan; perihal menyebarluaskan di kalangan masyarakat pada umumnya”.

Menurut William J, “Pemasaran yakni adalah sistem secara keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis atau usaha yakni yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga barang atau jasa yang sesuai, mempromosikan barang dan jasa, dan mendistribusikan barang dan jasa kepada konsumen dan bisa memuaskan konsumen. Pemasaran merupakan kegiatan tukar menukar yang bertujuan untuk memuaskan keinginan manusia serta dalam arti bisnis. Pemasaran adalah sistem dari sebuah sistem kegiatan bisnis yang direncanakan, mempromosikan dan mendistribusikan jasa serta barang-barang pemuas keinginan besar”.

Setelah rekan-rekan membaca pengertian fee marketing di atas, tentunya rekan-rekan sudah memahami apa itu penghasilan atas fee marketing.

Dari pertanyaan wajib pajak di atas, yang penulis angkat sebagai topik artikel yang berjudul study kasus pajak “ PPh Fee Marketing “.

Penulis menganalisa dari penjelasan pertanyaan  diatas, wajib pajak tersebut merupakan orang pribadi, atau bukan merupakan penyedia pelayanan jasa marketing berbentuk badan hukum.

Sehingga penghasilan fee marketing yang di terima oleh wajib pajak tersebut menurut penulis, merupakan objek pajak penghasilan (PPh Pasal 21), sesuai aturan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.

Dimana tarif Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21). Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 di hitung secara progresif  yang tertulis di Pasal 17 Ayat 1 dapat rekan-rekan baca di bawah ini

Tarif Pajak PPh Pasal 21

  1. Penghasilan kena pajak Rp0 s.d Rp 50 juta juga sebesar 5%
  2. Penghasilan kena pajak mulai dari Rp 50 juta s.d Rp250 juta sebesar 15%
  3. Dan penghasilan kena pajak antara Rp 250 juta s.d Rp 500 juta sebesar 25%
  4. Penghasilan kena pajak di atas Rp 500 juta sebesar 30%

Dari tarif PPh Pasal 21 di atas, merupakan tarif yang di kenakan atas objek pajak penghasilan (PPh Pasal 21).

Penjelasan dan Perhitungan study kasus PPh Fee Marketing

Selanjutnya penulis akan menjawab pertanyaan dari wajib pajak diatas, yang telah dituangkan dlam topik artikel study kasus pajak “ PPh Fee Marketing “.

Untuk memudahkan rekan-rekan dalam memahami kasus ini, saya tulis kembali pertanyaan wajib pajak tersebut di bawah ini.

Ana  karyawan swasta, bekisaran gaji bersih setahun sebelum potong pajak Rp 170.000.000

Kebetulan tahun ini, ana carikan buyer perusahaan batubara,

Ana di kasih fee dari perusahaan tersebut Rp.570.000.000, dan di potong pajak 2% oleh perusahaan yang bersangkutan.

Kira-kira masih ada tidak, kekurangan pajak yang perlu ana setorkan?

Kalau masih ada, berapa pajak yang ana harus tanggung?

Dalam menjawab pertanyaan wajib pajak tersebut, silahkan rekan-rekan baca dengan seksama perhitungan yang di buat penulis di bawah ini;

Penjelasan Penghasilan Neto

Penjelasan dari pertanyaan wajib pajak,

“Ana  karyawan swasta, bekisaran gaji bersih setahun sebelum potong pajak Rp 170.000.000”.

Analisa penulis maksud dari penjelasan tersebut, wajib pajak merupakan salah satu karyawan swasta, di mana penghasilan neto setahun sebesar Rp170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Jadi rekan-rekan perlu di ketahui, dasar pengenaan pajak penghasilan (PPh Pasal 21) dihitung dari penghasilan neto.

Penghasilan neto tersebut sama apa yang di jelaskan dari dasar pengenaan tarif PPh Pasal 21 diatas, yaitu (Penghasilan Neto= Penghasilan kena Pajak)

Dasar Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Rincian penghasilan neto yang di terima wajib pajak atas study kasus pajak “PPh Fee Marketing” adalah sebagai berikut:

  1. Penerimaan gaji karyawan setahun yang menjadi dasar penghasilan kena pajak (PKP), sebesar Rp170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah).
  2. Penghasilan atas Fee Marketing sebesar Rp570.000.00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah)

Dari rincian penghasilan tersebut, penulis dapat menentukan dasar penghasilan kena pajak (PKP) dari wajib pajak tersebut adalah :

Rp170.000.000+Rp570.000.000=Rp740.000.000

Jadi dasar penghasilan kena pajak (PKP) Wajib pajak di atas sebesar Rp740.000.000 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah)

Perhitungan PPh Pasal 21 Terhutang Wajib Pajak

Rumus dalam menentukan PPh Pasal 21 terhutang adalah sebagai berikut :

PPh Pasal 21 Terhutang= (Penghasilan Kena Pajak) X Tarif Pasal 17

Rp740.000.000xTarif Pasal 17

Rp50.000.000×5%      = Rp2.500.000

Rp200.000.000×15%  = Rp30.000.000

Rp250.000.000×25%  = Rp62.500.000

Rp240.000.000×30%  = Rp72.000.000

Jumlah Total PPh 21   = Rp167.000.000

Dari hasil perhitungan tersebut penulis mengetahui besarnya Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) Terhutang wajib pajak tersebut sebesar, Rp167.000.000 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah).

Namun hasil perhitungan diatas belum menjadi nilai final pajak penghasilan (PPh Pasal 21) wajib pajak dalam study kasus pajak “PPh Fee Marketing”.

Untuk menghitung nilai final PPh Fee Marketing, penulis akan mengulas kembali penjelasan atas pertanyaan wajib pajak. Agar lebih mudah dalam memahaminya, penjelasan atas pertanyaan wajib pajak, penulis kutip di bwah ini:

Ana  karyawan swasta, bekisaran gaji bersih setahun sebelum potong pajak Rp 170.000.000

Kebetulan tahun ini, ana carikan buyer perusahaan batubara,

Ana di kasih fee dari perusahaan tersebut Rp.570.000.000, dan di potong pajak 2% oleh perusahaan yang bersangkutan.

Nah, setelah penulis melihat kembali pertanyaan wajib pajak di atas. Wajib pajak menjelaskan penghasilan neto yang di terima wajib pajak, berdasarkan sebagai karyawan swasta sebesar Rp170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan

Dari Penjelasan “Perhitungan PPh Terhutang Wajib Pajak”. Penulis akan menghitung PPh Pasal 21 yang seharusnya di potong oleh pemberi kerja adalah sebagai berikut :

Rumus dalam menentukan PPh Pasal 21  Karyawan terhutang

PPh Pasal 21 Terhutang= (Penghasilan Kena Pajak) X Tarif Pasal 17

Rp170.000.000xTarif Pasal 17

Rp50.000.000×5%      = Rp2.500.000

Rp120.000.000×15%  = Rp18.000.000

Jumlah Total PPh 21   = Rp20.500.000

Jadi jumlah Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) yang seharusnya di potong oleh pemberi kerja adalah sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Perhitungan PPh Fee Marketing sebesar (2%)

Ulasan kembali pertanyaan wajib pajak tentang pemotongan PPh Fee Marketing dapat rekan-rekan lihat di bawah ini :

Ana di kasih fee dari perusahaan tersebut Rp.570.000.000, dan di potong pajak 2% oleh perusahaan yang bersangkutan.

Dari penjelasan wajib pajak tersebut, penulis menganalisa bahwa wajib pajak tersebut telah di potong sebagai objek pajak penghasilan (PPh Pasal 23). Oleh pemberi jasa atas penghasilan fee marketing. dengan rincian perhitungannya di bawah ini:

Rp570.000.000×2%= Rp11.400.000

Pajak Penghasilan (PPh Pasal 23) yang di potong pemberi jasa sebesar Rp11.400.000 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah)

Kesimpulan study kasus pajak “PPh Fee Marketing”

Kesimpulan penulis atas pertanyaan wajib pajak yang di tuangkan dalam artikel berjudul study kasus pajak “PPh Fee Marketing” berdasarkan penjelasan dan aturan perpajakan di dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

  1. PPh Pasal 21 yang di potong oleh pemberi kerja sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
  2. PPh Pasal 23 yang di potong oleh pemberi jasa sebesar Rp11.400.000 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah)
  3. Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) Terhutang wajib pajak sebesar, Rp167.000.000 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah).

Hasil Pembahasan

Dari kesimpulan diatas, penulis akan menjawab sepenuhnya, Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) yang masih harus di bayar oleh wajib pajak, dalam study kasus pajak”PPh Fee Marketing” dapat rekan-rekan lihat di bawah ini.

Rumus PPh yang masih harus di bayar

PPh Pasal 21 Terhutang-PPh Pasal 21 yang di potong pemberi kerja-PPh 23 yang di ptong pemberi jas

Rp167.000.000- Rp20.000.000- Rp11.400.000= Rp135.600.000

Jadi Pajak Penghasilan yang masih harus di bayar dari pertanyaan wajib pajak diatas adalah sebesar Rp135.600.000 (seratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu)

PENUTUP

Sekian atas pembahasan study kasus pajak”PPh Fee Marketing”. Semoga bermanfaat, dan apa bila ada ide dan saran yang membangun silahkan tuliskan di kolom komentar.

Baca Juga : Jenis dan Tarif Pajak yang berlaku di Indonesia

Agar tidak ketinggalan  informasi Pajak dari penulis silahkan langsung donwload Aplikasi pajak khusus untuk smartphone android di link ini : Belajar Pajak.Apk

Share :

Baca Juga

Solusi Bebas Pajak Dividen

Study Kasus Pajak

Solusi Bebas Pajak Dividen
Study Kasus Pajak 5"PPh 21 Penghasilan Berkesinambungan"

Study Kasus Pajak

PPh Pasal 21 Berkesinambungan
Wajib Pajak Tidak Melaporkan Asset

Study Kasus Pajak

Wajib Pajak Tidak Melaporkan Asset
Pajak Penghasilan Harta Warisan

Study Kasus Pajak

Pajak Penghasilan Harta Warisan

Study Kasus Pajak

Study Kasus Pajak 01: Penghasilan tidak di lapor Pajak
Pajak Usaha Oang Pribadi

Study Kasus Pajak

Pajak Usaha Oang Pribadi
Solusi Meminimalkan beban Pajak

Study Kasus Pajak

Solusi Meminimalkan beban Pajak Orang Pribadi
Study Kasus Pajak 2"Pemotongan Pekerjaan Konstruksi"

Study Kasus Pajak

Pemotongan Pekerjaan Konstruksi
%d blogger menyukai ini: