Home / PPH

Kamis, 12 Agustus 2021 - 21:25 WIB

Cara Pemotongan PPh Pasal 21 Sesuai ketentuan

Wajib Pajak, PPh 21/26, PPh 23,PPh 22,  PPh Final, PPh 25/29, PPh 15, PPh 4 ayat 2, & PPN

Wajib Pajak, PPh 21/26, PPh 23,PPh 22, PPh Final, PPh 25/29, PPh 15, PPh 4 ayat 2, & PPN

Artikel ini membahas bagaimana Cara Pemotongan PPh Pasal 21, dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, Anda perlu mengetahui siapa saja pemotong, siapa yang dipotong, apa saja hak dan kewajiban pihak pemotong dan yang dipotong, bagaimana mekanisme pemotongan, serta cara pelaporan PPh Pasal 21/26.

Pemotong PPh Pasal 21/26 terdiri dari:

  1. Pemberi kerja
  2. Bendahara dan pemegang kas pemerintah
  3. Dana pensiun
  4. Orang pribadi pembayar honorarium
  5. Penyelenggara kegiatan

Adapun Cara Pemotongan PPh Pasal 21 penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26 terdiri dari:

  1. Pegawai.
  2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya juga merupakan wajib pajak PPh Pasal 21. 
  3. Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
    • Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
    • Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya;
    • Olahragawan;
    • Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
    • Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
    • Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
    • Agen iklan;
    • Pengawas atau pengelola proyek;
    • Pembawa pesanan atau menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
    • Petugas penjaja barang dagangan;
    • Petugas dinas luar asuransi; dan/atau
    • Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya
  4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama juga merupakan Wajib Pajak PPh Pasal 21. Selain itu, kategori di bawah ini juga termasuk Wajib Pajak PPh 21:
  5. Mantan pegawai; dan/atau
  6. Wajib Pajak PPh Pasal 21 kategori peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
    • Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
    • Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
    • Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
    • Peserta pendidikan dan pelatihan; atau
    • Peserta kegiatan lainnya. 

Dalam hal Anda merupakan pemberi kerja yang memotong PPh Pasal 21/26, hal-hal yang harus Anda lakukan adalah:

  1. melakukan melakukan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan tarif PPh yang berlaku;
  2. membuat bukti potong PPh Pasal 21 melalui aplikasi e-SPT PPh Pasal 21;
  3. melakukan penyetoran PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut menggunakan kode billing dengan kode MAP dan kode jenis setoran 411121-100. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Misalnya: pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan pada bulan April 2020, maka penyetoran PPh-nya adalah paling lambat dilakukan pada tanggal 10 Mei 2020; dan
  4. menyampaikan laporan SPT Masa PPh 21 secara daring melalui saluran efiling Direktorat Jenderal Pajak di laman pajak.go.id atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) resmi yang ditunjuk.

Jika Anda adalah orang pribadi penerima penghasilan dari pemberi kerja yang bertindak sebagai pemotong PPh Pasal 21/26, Anda perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

  1. Meminta dan mendapatkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (1721-A1 dan 1721-A2) atas penghasilan yang diterima dan dipotong PPh Pasal 21 secara berkala.
  2. Apabila Anda berstatus sebagai pegawai tetap dan penerima pensiun yang PPh Pasal 21 nya dipotong oleh pemberi kerja maupun dana pensiun, maka Anda berhak menerima bukti pemotongan setiap awal tahun.
  3. Apabila Anda berstatus sebagai penerima honorarium, bukan pegawai, dan peserta kegiatan yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 21-nya oleh pemberi penghasilan, maka Anda berhak menerima bukti pemotongan PPh Pasal 21 setelah penghasilan dibayarkan.
  4. Apabila Anda menerima penghasilan dari pemberi kerja, namun PPh Pasal 21-nya tidak dipotong, maka penghasilan tersebut wajib diperhitungkan dan dilaporkan melalui SPT Tahunan PPh Orang Pribadi serta membayar kekurangan pajaknya menggunakan kode billing dengan kode MAP 411125 dan kode jenis setoran 200.

Anindita Maharani karyawati dengan status menikah dan mempunyai tiga anak bekerja pada PT Karunia Bakti. Suami dari Anindita Maharani merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang. Anindita Maharani menerima gaji Rp5.000.000,00 sebulan. PT Karunia Bakti mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sebesar Rp60.000,00 sebulan.

Anindita Maharani juga membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000,00 sebulan, disamping itu perusahaan membayarkan iuran Jaminan Hari Tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji, sedangkan Anindita Maharani membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 2% dari gaji. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1% dan 0,3% dari gaji.

Penghitungan PPh Pasal 21 setiap bulan adalah sebagai berikut:

Gaji

Rp

5.000.000,00

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja

                Rp

50.000,00

Premi Jaminan Kematian

Rp

15.000,00

Penghasilan bruto

Rp

5.065.000,00

Pengurangan:

1.

Biaya Jabatan

5% X Rp 5.065.000,00

Rp

253.250,00

2.

Iuran Pensiun

Rp

50.000,00

3.

Iuran Jaminan Hari Tua

Rp

100.000,00

Rp

403.250,00

Penghasilan neto sebulan

Rp

4.661.750,00

Penghasilan neto setahun adalah

12 X Rp 4.661.750,00

Rp

55.941.000.00

PTKP setahun

untuk Wajib Pajak sendiri

Rp

54.000.000,00

Rp

54.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak Setahun

Rp

1.941.000,00

PPh 21 Terutang Setahun
5%x1.941.000Rp97.050
PPh 21 Terutang Sebulan
1/12 x 97.050Rp8.087,5
Perhitungan Pajak Masa Desember
PPh Pasal 21 terutang setahunRp97.050
PPh Pasal 21 bulan Januari-November
11 x Rp8.087,5Rp(88.962,5)
PPh terutang masa DesemberRp8.087,5

Penerima Bonus/THR/Jasa produksi/tantiem yang diberikan sekali setahun

Jaenudin (tidak kawin) bekerja pada PT Nafa Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp5.000.000,00 sebulan. Pada bulan Maret 2016 Jaenudin memperoleh bonus sebesar Rp8.000.000,00, sehingga pada bulan Maret 2016 Jaenudin memperoleh penghasilan berupa gaji sebesar Rp5.000.000,00 dan bonus sebesar Rp8.000.000,00. Setiap bulannya Jaenudin membayar iuran pensiun ke dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp80.000,00

Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah:

a. PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus (penghasilan setahun):

Penghasilan setahun

12 X Rp 5.000.000,00

Rp

60.000.000,00

Bonus

Rp

8.000.000,00

Penghasilan bruto setahun

Rp

68.000.000,00

Pengurangan:

1.

Biaya Jabatan

5% X Rp 68.000.000,00

Rp

3.400.000,00

2.

Iuran Pensiun setahun

12 X Rp 80.000,00

Rp

960.000,00

Rp

4.360.000,00

Penghasilan neto setahun adalah

Rp

63.640.000,00

PTKP setahun

untuk Wajib Pajak sendiri

Rp

54.000.000,00

Rp

54.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak Setahun

Rp

9.640.000,00

PPh Pasal 21 terutang

5% X Rp 9.640.000,00

Rp

482.000,00

 b. PPh Pasal 21 atas Gaji setahun

Penghasilan setahun

12 X Rp  5.000.000,00

Rp

60.000.000,00

Penghasilan bruto setahun

Rp

60.000.000,00

Pengurangan:

1.

Biaya Jabatan

5% X Rp 60.000.000,00

Rp

3.000.000,00

2.

Iuran Pensiun setahun

12 X Rp 80.000,00

Rp

960.000,00

Rp

3.960.000,00

Penghasilan neto setahun adalah

Rp

56.040.000,00

PTKP setahun

untuk Wajib Pajak sendiri

Rp 54.000.000,00

Rp

54.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak Setahun

Rp

2.040.000,00

PPh Pasal 21 terutang

5% X Rp 2.040.000,00

Rp

102.000,00

c. PPh Pasal 21 atas Bonus

PPh Pasal 21 atas Bonus adalah

Rp 482.000,00  –  Rp 102.000,00

Rp

380.000,00

PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai yang Dipindahtugaskan Dalam Tahun Berjalan

Pada saat pegawai dipindahtugaskan, pegawai yang bersangkutan tidak berhenti bekerja dari perusahaan tempat dia bekerja. Pegawai yang bersangkutan masih tetap bekerja pada perusahaan yang sama dan hanya berubah lokasinya saja. Dengan demikian dalam penghitungan PPh Pasal 21 tetap menggunakan dasar penghitungan selama setahun.

Contoh penghitungan:

Didin Qomarudin yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Nusantara Mandiri di Jakarta. Sejak 1 Juni 2016 dipindahtugaskan ke kantor cabang di Bandung dan pada 1 Oktober 2016 dipindahtugaskan lagi ke kantor cabang di Garut.

Gaji Didin Qomarudin sebesar Rp5.000.000,00 dan pembayaran iuran pensiun yang dibayar sendiri sebulan sejumlah Rp 100.000,00. Selama bekerja di PT Nusantara Mandiri Didin Qomarudin hanya menerima penghasilan berupa gaji saja.

Penghitungan PPh Pasal 21:

I.5.1.   Kantor Pusat di Jakarta

Gaji selama di Kantor Jakarta

5 X Rp 5.000.000,00

Rp

25.000.000,00

Pengurangan:

1.

Biaya Jabatan

5% X Rp 25.000.000,00

Rp

1.250.000,00

2.

Iuran Pensiun setahun

5 X Rp 100.000,00

Rp

500.000,00

Rp

1.750.000,00

Penghasilan neto lima bulan adalah

Rp

23.250.000,00

Penghasilan neto setahun adalah

12/5 X Rp 23.250.000,00

Rp

55.800.000,00

PTKP setahun

untuk Wajib Pajak sendiri

Rp

54.000.000,00

Rp

54.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak Setahun

Rp

1.800.000,00

PPh Pasal 21 terutang

5% X Rp 1.800.000,00

Rp

90.000,00

PPh Pasal 21 terutang Januari s.d Mei 2016

5/12 X Rp 90.000,00

Rp

37.500,00

PPh Pasal 21 yang sudah dipotong masa Januari s.d. Mei 2016

5 X Rp 7.500,00

Rp

37.500,00

Catatan:

PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada bulan Januari sampai dengan Mei untuk setiap bulannya adalah Rp7.500,00

Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1) di Kantor Jakarta Gaji (Januari s.d. Mei 2016)

5 X Rp 5.000.000,00

Rp

25.000.000,00

Pengurangan:

1.

Biaya Jabatan

5% X Rp 25.000.000,00

Rp

1.250.000,00

2.

Iuran Pensiun setahun

5 X Rp 100.000,00

Rp

500.000,00

Rp

1.750.000,00

Penghasilan neto lima bulan adalah

Rp

23.250.000,00

Penghasilan neto setahun adalah

12 /5 X Rp 23.250.000,00

Rp

55.800.000,00

PTKP setahun

untuk Wajib Pajak sendiri

Rp

54.000.000,00

Rp

54.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak Setahun

Rp

1.800.000,00

PPh Pasal 21 disetahunkan

5% X Rp 1.800.000,00

Rp

90.000,00

PPh Pasal 21 terutang

5/12 X Rp 90.000,00

Rp

37.500,00

PPh Pasal 21 yang sudah dipotong dan dilunasi

(Januari s.d. Mei 2016)

5 X Rp 7.500,00

Rp

37.500,00

PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong

NIHIL

Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721 — A1) di Kantor Bandung Penghasilan neto di Bandung

Gaji (Juni s.d. September 2016)

4 X Rp 5.000.000,00

Rp

20.000.000,00

Pengurangan:

1.

Biaya Jabatan

5% X Rp 20.000.000,00

Rp

1.000.000,00

2.

Iuran Pensiun setahun

4 X   Rp 100.000,00

Rp

400.000,00

Rp

1.400.000,00

Penghasilan neto 4 bulan adalah

Rp

18.600.000,00

Penghasilan neto di Jakarta adalah

Rp

23.250.000,00

Jumlah penghasilan neto 9 bulan adalah

Rp

41.850.000,00

Penghasilan neto disetahunkan

12/9 X Rp 41.850.000,00

Rp

55.800.000,00

PTKP setahun

untuk Wajib Pajak sendiri

Rp

54.000.000,00

Rp

54.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak Setahun

Rp

1.800.000,00

PPh Pasal 21 disetahunkan

5% X Rp 1.800.000,00

Rp

90.000,00

PPh Pasal 21 selama 9 bulan

9/12 X Rp 90.000,00

Rp

67.500,00

PPh Pasal 21 yang sudah dipotong dan dilunasi

di Jakarta (sesuai Form. 1721-A1)

Rp

37.500,00

di Bandung (4 x Rp7.500,00)

Rp

30.000,00

PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong

NIHIL

               Kantor Cabang Garut

Penghasilan neto di Garut

Gaji (Oktober s.d. Desember 2016)

 

3 X Rp 5.000.000,00

Rp  15.000.000,00

 

Pengurangan

 

1.

Biaya Jabatan

 

5% X Rp 5.000.000,00

Rp

750.000,00

 

2.

Iuran pensiun

 

3 X Rp 100.000,00

Rp

300.000,00

Rp

1.050.000,00

Penghasilan neto di Garut (3 bulan)

Rp

13.950.000,00

Penghasilan neto di Jakarta (5 bulan)

Rp

23.250.000,00

Penghasilan neto di Bandung (4 bulan)

Rp

18.600.000,00

PTKP setahun

Rp

55.800.000,00

–  untuk Wajib Pajak sendiri

Rp

54.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak Setahun

Rp

1.800.000,00

PPh Pasal 21 Terutang Setahun

5% X Rp 1.800.000,00

Rp

90.000,00

PPh Pasal 21 terutang di Jakarta dan Bandung

sesuai dengan Form. 1721 – A1

Rp

67.500,00

PPh Pasal 21 terutang di Garut

Rp

22.500,00

PPh Pasal 21 sebulan yang harus dipotong di Garut

Rp 22.500,00 : 3

Rp

7.500,00

Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721 — A1) di Kantor Garut Penghasilan neto di Garut

Gaji (Oktober s.d. Desember 2016)

3 X Rp 5.000.000,00

Rp

15.000.000,00

Pengurangan:

1.

Biaya Jabatan

5% X Rp 15.000.000,00

Rp

750.000,00

2.

Iuran Pensiun setahun

3 X Rp 100.000,00

Rp

300.000,00

Rp

1.050.000,00

Penghasilan neto di Garut (3 bulan)

Rp

13.950.000,00

Penghasilan neto masa sebelumnya

Penghasilan neto di Jakarta (5 bulan)

Rp

23.250.000,00

Penghasilan neto di Bandung (4 bulan)

Rp

18.600.000,00

Jumlah Penghasilan neto setahun

Rp

55.800.000,00

PTKP setahun

untuk Wajib Pajak sendiri

Rp

54.000.000,00

Rp

54.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak Setahun

Rp

1.800.000,00

PPh Pasal 21 terutang setahun

5% X Rp 1.800.000,00

Rp

90.000,00

PPh Pasal 21 terutang di Jakarta dan Bandung

sesuai dengan Form. 1721 – A1

Rp

67.500,00

PPh Pasal 21 terutang di Garut

Rp

22.500,00

PPh Pasal 21 telah dipotong (3 x Rp7.500,00)

Rp

22.500,00

PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong

NIHIL

Penghitungan Cara Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Sebagian atau Seluruhnya Diperoleh Dalam Mata Uang Asing

Djena Thompson adalah seorang pegawai tetap memperoleh gaji pada bulan Januari 2016 dalam mata uang asing sebesar US$2,000 sebulan. Kurs yang berlaku untuk bulan Januari 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan adalah Rp 13.766,00 per US$1.00. Djena Thompson berstatus menikah dengan 1 anak.

Gaji sebulan

US$2,000 X Rp 13.766,00

Rp

27.532.000,00

Pengurangan:

Biaya Jabatan

5% X Rp27.532.000,00=Rp 1.376.600,00

Biaya Jabatan maksimal per bulan

Rp

500.000,00

Rp

500.000,00

Penghasilan neto sebulan

Rp

27.032.000,00

Penghasilan neto setahun

12 X Rp 27.032.000,00

Rp 324.384.000,00

PTKP setahun

untuk Wajib Pajak sendiri

Rp

54.000.000,00

tambahan karena menikah

Rp

4.500.000,00

tambahan 1 orang anak

Rp

4.500.000,00

Rp

63.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak Setahun

Rp 261.384.000,00

PPh Pasal 21 Terutang

5% X Rp 50.000.000,00

Rp

2.500.000,00

15% X Rp 200.000.000,00

Rp

30.000.000,00

25% X Rp 11.384.000,00

Rp

2.846.000,00

Rp

35.346.000,00

 

PPh Pasal 21 bulan Januari

 

 

Rp 35.346.000,00 :12

Rp   2.945.500,00

 

Peserta Kegiatan

Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Djoni Imawan adalah seorang atlet bulutangkis profesional Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta. Ia menjuarai turnamen Indonesia Grand Prix Gold dan memperoleh hadiah sebesar Rp200.000.000,00.

PPh Pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen Indonesia Grand Prix Gold tersebut adalah:

5% X Rp50.000.000,00

Rp

2.500.000,00

15% X Rp 150.000.000,00

Rp

22.500.000,00

Rp

25.000.000,00

Catatan: Apabila yang bersangkutan tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif 20% lebih tinggi

Download e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 Versi 2.4.0.0

Baca juga : Cara Mengisi e-SPT PPh 21

Sumber : www.pajak.go.id

Share :

Baca Juga

Contoh PPh 21 Pesangon

PPH

Contoh PPh 21 Pesangon Karyawan
Program PPh Pasal 21 Karyawan

PPH

Program PPh Pasal 21 Karyawan
PPh Pasal 21 Bendahara Pemerintah

PPH

PPh 21 Kenaikan Gaji & Cara Perhitungannya
Contoh Perhitungan Pajak atas Hadiah Orang Pribadi

PPH

Contoh Perhitungan Pajak atas Hadiah Orang Pribadi
Contoh Perhitungan PPH Badan

PPH

Perhitungan PPh Badan Omset >4,8M< 50M setahun
Kewajiban Perpajakan, Cara Pengisian eSPT Tahunan. Tarif Pajak Indonesia, PPh 23, PPh 22, PPh 21, PPh 4 ayat 2, PPh 26

PPH

PPh 21 Pegawai Tidak Tetap & Cara Perhitungannya
Kewajiban Perpajakan, Cara Pengisian eSPT Tahunan. Tarif Pajak Indonesia, PPh 23, PPh 22, PPh 21, PPh 4 ayat 2, PPh 26

PPH

Contoh Perhitungan PPh 23 Sesuai Ketentuan yang Berlaku
PPh Badan 22 Persen

PPH

PPh Badan 22 Persen
%d blogger menyukai ini: